SENJANEWS.NET
Bandar Lampung – Upaya Provinsi Lampung untuk mencapai target nol anak putus sekolah pada tahun 2026 mendapatkan perhatian serius dari DPRD Provinsi Lampung, yang menegaskan bahwa pembaruan dan validasi data peserta didik secara menyeluruh merupakan prasyarat mutlak untuk keberhasilan program tersebut. Tanpa data yang akurat, langkah-langkah penanganan diperkirakan tidak akan mampu menyentuh sasaran yang sebenarnya membutuhkan bantuan.
Anggota Komisi V DPRD Lampung, Andika Wibawa, menyampaikan bahwa pendataan harus dilakukan secara menyeluruh, menjangkau hingga tingkat kelurahan di setiap kabupaten dan kota. Hal ini bertujuan untuk memastikan tidak ada anak yang terlewatkan akibat keterbatasan cakupan data.
“Kebijakan ini selaras dengan arahan pemerintah pusat, namun implementasinya harus mendalam ke tingkat akar rumput. Setiap anak berhak mendapatkan kesempatan pendidikan, jadi kita tidak bisa membiarkan ada yang terlewat,” ungkapnya pada hari Senin lalu.
Ekonomi Keluarga Sebagai Penyebab Utama
Menurut analisis Andika, faktor ekonomi masih menjadi alasan utama anak-anak di Lampung harus menghentikan pendidikan mereka. Banyak di antaranya terpaksa membantu orang tua dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga, sehingga tidak dapat melanjutkan studi.
Oleh karena itu, ia menekankan bahwa pembaruan data tidak boleh bergantung pada catatan lama yang mungkin sudah tidak relevan. Pemerintah daerah diwajibkan melakukan verifikasi langsung di lapangan untuk memastikan setiap informasi yang terkumpul valid dan lengkap.
“Data lama tidak cukup untuk menggambarkan kondisi terkini. Kita harus turun ke lokasi, bertemu langsung dengan keluarga dan anak-anak tersebut agar tidak ada satu pun kasus yang terlewat dari catatan,” tegasnya.
Sinergi untuk Program Sekolah Rakyat
Setelah data berhasil diverifikasi, langkah selanjutnya adalah menyelaraskannya dengan Dinas Sosial Provinsi Lampung untuk merumuskan kebijakan berikutnya, salah satunya adalah pengembangan program sekolah rakyat bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Program ini dirancang untuk memberikan fasilitas pendidikan komprehensif secara gratis, mulai dari seragam, makanan sehari-hari, uang saku, hingga akomodasi bagi yang membutuhkan. Dengan demikian, diharapkan dapat mengakhiri siklus kemiskinan yang berlangsung melalui akses pendidikan yang setara dan merata.
“Kita memiliki komitmen kuat untuk mewujudkan Lampung bebas anak putus sekolah pada 2026. Namun hal ini hanya mungkin tercapai jika data yang kita miliki benar-benar akurat dan intervensi yang diberikan tepat pada titik masalah,” jelas Andika.
Pengawasan Legislatif untuk Transparansi
DPRD Lampung melalui Komisi V akan menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap seluruh proses, mulai dari pendataan hingga implementasi program. Tujuan utama adalah memastikan bahwa setiap tahapan berjalan transparan, dapat diukur, dan tepat sasaran, serta anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan digunakan secara efektif untuk menjangkau kelompok anak yang paling rentan.
Target nol anak putus sekolah bukan dianggap sebagai tujuan politik semata, melainkan sebagai kewajiban moral dan konstitusional untuk menjamin hak setiap anak di Lampung atas pendidikan yang layak.
Dengan dasar data yang solid dan kebijakan yang tepat, DPRD Lampung optimis bahwa generasi muda Lampung akan memiliki masa depan yang lebih baik, dengan daya saing yang tinggi dan kesejahteraan yang terjamin melalui akses pendidikan yang merata.
