SENJANEWS NET
BANDAR LAMPUNG – Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), A. Iswan H. Caya, S.H., M.H., dan Imelda, S.H., menghadiri rapat kunjungan kerja Komisi XII DPR RI dalam masa reses sidang III tahun 2025-2026 di Hotel Radisson, Bandar Lampung, Jumat (20/2). Rapat ini membahas percepatan energi baru terbarukan (EBT) dan hilirisasi energi di Provinsi Lampung.
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XII DPR RI yang juga Ketua Fraksi PAN DPR RI, Putri Zulkifli Hasan. Turut hadir perwakilan dari berbagai kementerian, petinggi BUMN, dan perusahaan energi nasional, termasuk Dirjen EBTKE Kementerian ESDM, Deputi PPKL Kementerian LHK, direksi PT Pertamina Geothermal Energy, PT PLN Indonesia Power, PT Supreme Energy, PT Star Energy, serta perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung.
Fokus utama pembahasan adalah penguatan investasi di sektor EBT, hilirisasi energi, serta dukungan pemerintah pusat terhadap potensi panas bumi dan kelistrikan di Lampung, yang dinilai strategis bagi ketahanan energi nasional.
Iswan H. Caya menekankan pentingnya Lampung tidak hanya menjadi “lumbung produksi” tanpa merasakan nilai tambah ekonomi. “Lampung memiliki potensi besar, terutama di sektor panas bumi dan kelistrikan. Momentum reses ini harus menjadi pintu masuk percepatan investasi dan keberpihakan kebijakan pusat. Daerah tidak boleh hanya menjadi lokasi eksploitasi, tetapi harus menikmati dampak ekonomi secara nyata,” tegas Iswan. Ia juga mendorong sinkronisasi antara pemerintah pusat, BUMN, dan pemerintah daerah agar transisi energi selaras dengan kepentingan masyarakat.
Imelda, S.H., menyoroti pentingnya keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar dalam proyek energi. “Kami mendukung penuh pengembangan EBT, tetapi jangan abaikan lingkungan dan masyarakat. Investasi energi harus berdampak langsung pada masyarakat Lampung, bukan sekadar mengejar angka pertumbuhan,” ujarnya.
Imelda menekankan perlunya transparansi dan keterlibatan publik sejak perencanaan hingga pengawasan proyek. Ia mengingatkan agar masyarakat di sekitar wilayah panas bumi dan pembangkit listrik tidak hanya menjadi penonton. “Harus ada ruang dialog terbuka, prioritas tenaga kerja lokal, transfer pengetahuan, serta program tanggung jawab sosial yang terukur. Jika sumber daya alam Lampung dimanfaatkan untuk kepentingan nasional, maka kesejahteraan masyarakatnya juga wajib meningkat,” tegasnya.
Sinergi lintas lembaga dalam kunjungan kerja ini menunjukkan bahwa Lampung berpotensi menjadi episentrum energi bersih nasional. “Tantangannya adalah memastikan percepatan investasi berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan keadilan ekonomi bagi masyarakat daerah,” tutupnya.
