SENJANEWS.NET
Bandar Lampung – DPRD Provinsi Lampung memberikan jaminan penuh untuk mengawal seluruh tuntutan yang diajukan oleh mahasiswa Aliansi Lampung Melawan dalam aksi yang digelar pada Senin (23/2/2026). Enam poin tuntutan yang mencakup reformasi pendidikan hingga peningkatan kesejahteraan pendidik menjadi fokus perhatian dewan dalam perumusan kebijakan mendatang.
Aksi yang dimulai sejak pukul 11.30 WIB di depan kantor DPRD berlangsung kondusif. Setelah kurang lebih 45 menit menyampaikan aspirasi, massa diperkenankan memasuki halaman kantor untukuki halaman kantor untuk melakukan dialog langsung dengan pimpinan dewan, dengan didampingi aparat kepolisian yang membuka akses.
Pada pukul 13.00 WIB, delegasi mahasiswa diterima oleh Ketua DPRD Ahmad Giri Akbar, Wakil Ketua I Kostiana, serta sejumlah anggota DPRD termasuk Yanuar Irawan, Ketut Romeo, Syukron Muhtar, Lesty Putri Utami, Budhi Condro Wati, dan Ketut Dewi Nadi. Juga hadir Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Thomas Amirico serta jajaran pemerintah provinsi.
Enam Prioritas Tuntutan Mahasiswa
Ketua BEM Universitas Lampung Aditya Putra Bayu secara resmi menyampaikan enam tuntutan strategis yang menjadi aspirasi bersama:
– Menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan
– Mewujudkan akses pendidikan gratis tanpa syarat dan diskriminasi
– Peningkatan anggaran pendidikan dengan transparansi penuh
– Peningkatan kesejahteraan bagi guru honorer
– Relokasi siswa SMA Siger Bandar Lampung ke sekolah berstatus resmi dengan jaminan beasiswa
– Pengembangan regulasi pajak progresif untuk mendukung anggaran pendidikan
“Ini adalah tuntutan yang tidak bisa ditunda lagi, kami mengharapkan tindakan nyata dari pemerintah,” tegas Aditya saat menyampaikan orasi di depan pimpinan dewan.
Komitmen Pengawasan hingga ke Tahap Implementasi
Ahmad Giri Akbar menyatakan bahwa DPRD akan menjalankan peran sebagai pengawas yang aktif agar setiap tuntutan tidak hanya menjadi wacana. Menurutnya, seluruh aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan pertimbangan utama dalam pembahasan kebijakan dan penyusunan APBD 2026.
“Kami sebagai lembaga legislatif tidak hanya menerima aspirasi, namun akan memastikan agar setiap poin tuntutan dapat diimplementasikan dengan baik. Semua masukan akan kami sampaikan kepada pemerintah provinsi dan diikuti dengan pengawasan yang ketat,” ucapnya.
Perhatian Khusus pada SMA Siger dan Guru Honorer
Ketua Komisi V DPRD Lampung Yanuar Irawan mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan langkah awal dengan mendorong evaluasi terhadap sistem pengelolaan anggaran pendidikan, termasuk upaya menghapus pungutan komite sekolah di institusi pendidikan negeri tingkat menengah atas.
Ia juga menyoroti kasus SMA Siger Bandar Lampung yang belum memiliki dasar hukum resmi, meminta Dinas Pendidikan untuk segera memberikan klarifikasi dan solusi yang tidak merugikan siswa.
“Kita tidak bisa membiarkan masa depan anak-anak terancam karena masalah legalitas institusi. Harus ada langkah konkret untuk memindahkan mereka ke sekolah berstatus resmi dan menjamin kelangsungan pendidikan serta beasiswa yang sesuai,” jelas Yanuar.
Selain itu, ia menegaskan pentingnya menangani permasalahan gaji guru honorer yang saat ini hanya mencapai sekitar Rp200 ribu per bulan. Menurutnya, peningkatan kesejahteraan pendidik akan menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung.
“Saat ini program pendidikan gratis baru bisa menjangkau SMA dan SMK negeri karena keterbatasan anggaran. Namun dalam pembahasan APBD 2026, kami akan berjuang agar alokasi untuk pendidikan menjadi lebih kuat dan mampu mencakup lebih banyak aspek,” tambahnya.
Dialog Berjalan Lancar, Komunikasi Terus Terbuka
Setelah menyelesaikan sesi dialog, massa aksi membubarkan diri dengan tertib. DPRD Lampung menegaskan bahwa pintu komunikasi akan selalu terbuka untuk menerima masukan dari mahasiswa dan masyarakat luas sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan daerah.
Peristiwa ini menjadi bukti bahwa reformasi sektor pendidikan di Lampung adalah kebutuhan bersama yang tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan akses pendidikan yang adil, berkualitas, dan berkelanjutan bagi semua.
