SENJANEWS.NET
BANDAR LAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pembentukan desa dan kelurahan sadar Hak Asasi Manusia (HAM) di seluruh wilayah Provinsi Lampung. Pernyataan tersebut disampaikannya saat menerima kunjungan kerja Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung beserta rombongan di ruang kerjanya, Selasa (21/4/2026)
Gubernur menegaskan bahwa penanaman dan penerapan nilai-nilai HAM harus dilaksanakan secara menyeluruh dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, terutama dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib diselenggarakan secara adil, inklusif, dan bebas dari segala bentuk diskriminasi terhadap seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali.
“Pemerintah Provinsi Lampung memberikan dukungan penuh terhadap pembentukan desa sadar HAM. Langkah ini merupakan upaya nyata untuk membangun tatanan kehidupan di desa yang senantiasa menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak masyarakat dalam setiap kegiatan keseharian,” ujar Gubernur.
Lebih lanjut ia menjelaskan, komitmen tersebut selaras dan sejalan dengan arah kebijakan serta program pembangunan daerah, khususnya program unggulan bernama Desaku Maju yang menjadi fokus utama pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung selama ini.
“Melalui program Desaku Maju, kami ingin memastikan bahwa desa-desa di Lampung tidak hanya berkembang dan maju dari sisi ekonomi semata, tetapi juga terwujud peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Di dalam konsep pembangunan tersebut, peningkatan kesadaran hukum dan penghormatan terhadap nilai-nilai Hak Asasi Manusia menjadi bagian yang tak terpisahkan dan menjadi nilai tambah yang sangat penting untuk terus dikembangkan,” tambahnya.
Menurut Gubernur, konsep pembangunan desa yang ideal dan berkelanjutan harus berjalan secara seimbang dan terpadu antara pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta peningkatan kesadaran dan penghormatan terhadap nilai-nilai HAM.
“Desanya maju, sumber daya manusianya berkualitas, dan masyarakatnya memiliki kesadaran serta penghormatan yang tinggi terhadap HAM. Hal inilah yang terus kami dorong dan wujudkan bersama, agar desa benar-benar dapat menjadi fondasi dan tumpuan utama dalam percepatan pembangunan daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung, Basnamara, menyampaikan harapannya agar Pemerintah Provinsi Lampung dapat terus memberikan dukungan penuh, baik secara kebijakan maupun fasilitasi, guna memastikan program pembentukan desa sadar HAM dapat berjalan secara teratur, terarah, dan berjalan dengan hasil yang optimal di seluruh kabupaten dan kota se-Provinsi Lampung.
