SENJANEWS.NET
Jakarta – Musyawarah Nasional (Munas) XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) yang berlangsung pada Rabu, 10 Juni 2026, menjadi wadah strategis bagi para pengusaha muda, khususnya dari wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB) Tanah Papua, untuk menegaskan peran dan kontribusi mereka dalam perekonomian nasional. Pertemuan ini juga menjadi momen penting untuk menyampaikan aspirasi serta merumuskan arah pengembangan organisasi ke depan, dengan fokus utama pada penguatan keterlibatan daerah dalam pembangunan ekonomi Indonesia.
Kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam acara tersebut menegaskan pentingnya Munas sebagai sarana untuk menyatukan peran seluruh daerah dalam pembangunan ekonomi nasional secara lebih terpadu. Di sisi lain, forum ini juga menegaskan komitmen HIPMI untuk terus berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, kesetaraan, dan transparansi dalam setiap kebijakan dan pengambilan keputusan. Nilai-nilai tersebut dinilai sangat penting guna menjaga kredibilitas organisasi serta kepercayaan seluruh anggotanya.
Anthonius Wetipo, Ketua Badan Pengurus Daerah (BPD) HIPMI Papua Pegunungan, menyatakan bahwa penerapan aturan secara konsisten merupakan fondasi utama untuk memelihara kepercayaan anggota terhadap organisasi. Menurutnya, setiap kebijakan yang ditetapkan harus memiliki dasar yang jelas dan diterapkan secara terbuka agar dapat diterima dengan baik oleh seluruh kader, termasuk di wilayah Papua yang memiliki karakteristik tersendiri.
“Konsistensi dalam menjalankan aturan menjadi kunci agar seluruh anggota merasa memiliki dan diperlakukan sama. Ini sangat penting, terutama bagi daerah-daerah seperti Papua yang memiliki potensi besar namun masih membutuhkan kepastian untuk berkembang,” ujarnya.
Hal senada disampaikan oleh Rob Rafael Kardinal, Ketua BPD HIPMI Papua Barat Daya. Ia menegaskan bahwa kepastian aturan bukan hanya dibutuhkan dalam dunia usaha, tetapi juga menjadi landasan utama dalam mengelola organisasi. “Kepastian hukum memberikan keyakinan yang sama bagi seluruh anggota, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara aktif dan percaya terhadap proses yang berjalan di dalam HIPMI,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua BPD HIPMI Papua Tengah, Yoti Gire, menekankan pentingnya prinsip kesetaraan perlakuan bagi seluruh daerah anggota. Menurutnya, prinsip ini sangat mendasar untuk mempererat kebersamaan dan menumbuhkan rasa percaya bahwa HIPMI adalah organisasi yang terbuka dan memberikan ruang yang sama bagi setiap potensi, tanpa memandang asal wilayah.
Dengan demikian, Munas HIPMI XVIII diharapkan tidak hanya melahirkan keputusan yang memperkuat struktur organisasi secara internal, tetapi juga mampu mendorong keterlibatan yang lebih besar dari seluruh daerah, khususnya Tanah Papua, dalam memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Langkah ini menjadi wujud nyata komitmen menuju pembangunan yang inklusif dan merata, serta menjadikan HIPMI sebagai garda terdepan dalam mengoptimalkan potensi ekonomi seluruh wilayah Indonesia.
