No More Tengkulak! Koperasi Merah Putih Siap Bela Petani

SENJANEWS.NET

LAMPUNG SELATAN – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, bersama Menteri Perdagangan, Budi Santoso, menghadiri acara Rembuk Tani di Lapangan Marga Agung, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, Sabtu (2/5/2026). Dalam kegiatan bertema “Wujudkan Swasembada Pangan Nasional Berkelanjutan” ini, Zulhas memaparkan sejumlah capaian gemilang dan kebijakan baru yang berpihak langsung kepada petani.

Zulkifli Hasan menegaskan bahwa di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, fokus utama adalah meningkatkan kesejahteraan petani dan mencapai kemandirian pangan. Salah satu terobosan besar dilakukan melalui perbaikan distribusi pupuk, di mana alokasi nasional ditingkatkan secara signifikan dari 6 juta ton menjadi 9,5 juta ton.

“Kami pastikan pupuk datang tepat waktu sebelum masa tanam. Hasilnya, serapan pupuk naik hampir 50 persen dan produksi beras nasional meningkat sekitar 8 persen menjadi 32,4 juta ton,” ungkapnya.

Peningkatan produksi ini membawa kabar gembira karena Indonesia resmi mencatatkan surplus beras sebesar 4,2 juta ton pada tahun 2025. Kondisi ini menandakan bahwa negara sudah tidak lagi bergantung pada impor dan berada di jalur tepat menuju swasembada pangan yang berkelanjutan.

Selain soal produksi, pemerintah juga merestrukturisasi kebijakan harga gabah agar lebih menguntungkan. Jika sebelumnya harga ditetapkan Rp6.000 per kg dengan potongan kadar air yang sering merugikan, kini pemerintah menetapkan harga Rp6.500 per kilogram secara bersih tanpa potongan.

“Petani tidak boleh dirugikan. Harga sekarang Rp6.500 bersih, tidak dikurangi-kurangi. Mereka adalah ujung tombak yang harus kita lindungi,” tegas Menko Pangan.

Untuk melindungi petani dari praktik perdagangan yang tidak menguntungkan, pemerintah juga memperkuat peran Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi ini berfungsi sebagai penyangga harga yang siap membeli gabah jika harga pasar turun, serta menjadi pusat layanan ekonomi desa yang menyediakan pinjaman bunga rendah 6 persen dan bantuan alat mesin pertanian.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menyatakan komitmen Pemprov Lampung untuk bersinergi penuh. Pemerintah daerah siap memastikan seluruh kebijakan pusat terkait pupuk, harga, dan kelembagaan petani dapat berjalan lancar dan optimal di lapangan demi kesejahteraan bersama.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *