SENJANEWS.NET
BANDAR LAMPUNG – Percepatan pembangunan 62 paket jalan provinsi tahun 2026 bukan hanya tentang kecepatan pelaksanaan, melainkan bagaimana setiap rupiah dari dana pinjaman Rp1 triliun dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Lampung. DPRD Provinsi Lampung mendukung langkah ini dengan fokus baru: “Kualitas yang Bertahan, Konektivitas yang Berkembang.”
Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Yusnadi, menjelaskan bahwa dukungan terhadap skema pinjaman bukan sekadar persetujuan formal, melainkan komitmen bersama untuk mengubah wajah infrastruktur jalan sebagai motor penggerak ekonomi daerah. “Kita tidak hanya membangun jalan cepat, tapi jalan yang bisa menjadi tulang punggung perdagangan, pariwisata, dan mobilitas masyarakat dalam jangka panjang. 62 ruas jalan yang akan mulai dibangun Maret ini harus jadi bukti bahwa pembangunan bisa cepat dan berkualitas,” ujarnya pada Rabu (11/2/2026).
Prioritas Baru: Kualitas Sebagai Investasi Jangka Panjang
Perspektif baru yang digagas adalah melihat jalan bukan sebagai barang konsumsi yang cepat rusak, melainkan investasi yang harus memberikan nilai tambah. Yusnadi menekankan, “Masyarakat tidak butuh jalan yang jadi cepat tapi rusak cepat. Kita ingin jalan yang bisa dinikmati selama bertahun-tahun, sehingga dana yang dikeluarkan benar-benar memberikan hasil yang berkelanjutan.”
Oleh karena itu, percepatan pelaksanaan akan diimbangi dengan pengawasan yang lebih intensif terhadap spesifikasi teknis. DPRD juga akan memastikan bahwa Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) segera menindaklanjuti instruksi Gubernur Lampung, dengan menangani kerusakan jalan sebelum masalah menjadi parah dan mengganggu aktivitas masyarakat.
Pendekatan Baru terhadap Masalah Jalan Kabupaten/Kota
Mengatasi permasalahan jalan kabupaten/kota yang kerap menjadi keluhan masyarakat tidak lagi dilihat sebagai tanggung jawab tunggal provinsi atau kabupaten/kota. Sebaliknya, DPRD mengusulkan kerjasama sinergis dengan mekanisme yang jelas. “Kita tidak bisa tunggu lima tahun untuk mulai bergerak. Kita akan membangun jalur komunikasi yang cepat antara provinsi dan kabupaten/kota, sehingga proses pengajuan dan penanganan bisa dipercepat tanpa mengabaikan aturan,” jelas Yusnadi.
Tindakan Proaktif: Cegah ODOL Sebelum Jalan Dibangun
Bukan hanya memperbaiki kerusakan yang sudah ada, kini ada fokus baru pada pencegahan. Ancaman kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) akan ditangani secara proaktif, bahkan sebelum pekerjaan fisik jalan selesai. “Kita akan mengkoordinasikan dengan pihak terkait untuk memperketat monitoring sejak dini. Bangun jalan sambil sudah siap melindunginya – itu cara baru kita agar investasi tidak sia-sia,” ujarnya.
Percepatan sebagai Respons Nyata terhadap Kebutuhan Masyarakat
Kepala Dinas BMBK Provinsi Lampung, M. Taufiqullah, menjelaskan bahwa arahan Gubernur untuk memulai pekerjaan fisik pada Maret bukan hanya tentang mengubah jadwal, melainkan tentang menghargai harapan masyarakat. “Kita menyadari betapa pentingnya jalan yang mantap dan aman bagi kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, proses persiapan lelang dilakukan dengan lebih efisien agar bisa merespons kebutuhan masyarakat dengan cepat,” katanya.
Dengan narasi baru ini, pembangunan jalan provinsi tidak lagi sekadar program infrastruktur, melainkan gerakan bersama untuk meningkatkan kualitas hidup dan daya saing daerah. DPRD akan terus mengawal prosesnya agar setiap paket pekerjaan tidak hanya tepat waktu dan tepat mutu, tapi juga benar-benar memberikan dampak positif bagi konektivitas dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif bagi seluruh masyarakat Lampung.
Apakah kamu ingin mengembangkan narasi baru ini menjadi materi presentasi atau konten edukasi untuk masyarakat?
