SENJANEWS.NET
BANDAR LAMPUNG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung turut serta dalam Kick Off Meeting Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2027. Acara yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung ini berlangsung di Balai Keratun, Kamis (15/1/2026), menandai dimulainya proses perencanaan pembangunan tahunan daerah.
Kehadiran DPRD dalam forum strategis tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan dan penganggaran dewan. Tujuannya untuk memastikan perencanaan pembangunan disusun secara terukur, aspiratif, dan selaras dengan kebutuhan nyata masyarakat Lampung.
Kick off meeting ini dihadiri langsung oleh pimpinan daerah dan pimpinan dewan, antara lain Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.M., Wakil Gubernur dr. Jihan Nurlela, M.M., Sekretaris Daerah Marindo Kurniawan, serta Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, S.E., M.B.A. Turut hadir anggota dan sekretaris DPRD, beserta jajaran pejabat eselon II dari Pemprov dan seluruh kabupaten/kota se-Lampung.
Dalam pernyataannya, Ketua DPRD Ahmad Giri Akbar menyatakan dukungan penuh terhadap upaya Pemprov Lampung untuk mencapai target ambisius, yaitu pertumbuhan ekonomi 8% dan penurunan angka kemiskinan hingga 5%. Target ini sejalan dengan visi menuju Indonesia Emas 2045.
“Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi kunci utama keberhasilan perencanaan pembangunan,” tegas Giri. Ia meminta seluruh komisi di DPRD dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitranya untuk menurunkan ego sektoral dan memperkuat kolaborasi. Hal ini agar setiap program yang dirancang memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Giri juga menyoroti potensi program nasional makan bergizi gratis dalam menekan kemiskinan. Menurutnya, efektivitas program akan lebih besar jika melibatkan tenaga kerja dari keluarga prasejahtera, sehingga sekaligus dapat mendongkrak pendapatan masyarakat.
Data kemiskinan yang dipaparkan Kepala BPS Provinsi Lampung, Dr. Ahmadriswan Nasution, S.Si., M.T., menunjukkan tren positif. Persentase penduduk miskin pada September 2024 tercatat 10,62%, angka yang mengalami penurunan dibandingkan kondisi Maret 2024 dan Maret 2023.
Sementara itu, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang inklusif dan berfokus pada optimalisasi seluruh potensi ekonomi daerah. Ia mengingatkan bahwa target pertumbuhan dan penurunan kemiskinan tidak akan tercapai jika hanya bergantung pada belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kita harus mendorong investasi dan penguatan sektor produktif,” ujar Gubernur.
DPRD Lampung menegaskan pentingnya keselarasan dan integrasi perencanaan antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota. Dengan koordinasi yang kuat, RKPD Tahun 2027 diharapkan dapat menjadi dokumen perencanaan yang efektif dan berkelanjutan, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung secara menyeluruh.
Sumber
https://setwan-dprd.lampungprov.go.id/detail-posthttps://setwan-dprd.lampungprov.go.id/detail-post/dewan-perwakilan-rakyat-daerah-dprd-provinsi-lampung-
