SENJANEWS.NET
Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menerima audiensi pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi) Provinsi Lampung di ruang kerjanya, Rabu (13/5/2026). Pertemuan ini menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjadikan Gapembi sebagai mitra strategis dalam mendukung kelancaran dan kualitas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tersebut.
Dalam kesempatan itu, Wagub Jihan menyambut baik kehadiran organisasi tersebut dan menilai perannya sangat penting dalam membantu pembinaan serta penataan administrasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurutnya, kerja sama ini diharapkan dapat memastikan seluruh aspek operasional program memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan yang telah ditetapkan.
“Kami sangat berterima kasih atas kehadiran Gapembi. Keberadaannya tidak hanya membantu membina pengelola dapur, tetapi juga merapikan administrasi yang menjadi tanggung jawab bersama,” ujarnya sebagaimana dikutip dari rmollampung.id.
Wagub Jihan juga menyoroti tantangan yang masih dihadapi, yaitu masih rendahnya jumlah dapur SPPG yang telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Ia menegaskan hal ini menjadi perhatian utama karena berkaitan langsung dengan kualitas layanan yang diterima masyarakat. Pemerintah daerah sebenarnya telah menyediakan fasilitas laboratorium kesehatan untuk mempercepat proses penerbitan sertifikat tersebut, sehingga Gapembi diminta turut aktif melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada pengelola dapur.
“Kami meminta bantuan Gapembi untuk menindaklanjuti dapur-dapur yang belum melengkapi persyaratan ini, karena hal ini menjadi perhatian Badan Gizi Nasional sekaligus tanggung jawab kami di daerah,” tambahnya.
Lebih lanjut, Wagub Jihan menilai kedekatan Gapembi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi nilai tambah yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pelaksanaan program serta membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Ia berharap organisasi ini dapat menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah daerah dan pengelola dapur, serta membantu menyelesaikan berbagai kendala teknis di lapangan agar seluruh dapur di Lampung dapat memenuhi standar mutu yang ditetapkan.
Sementara itu, Ketua DPW Gapembi Lampung, H. M. Muslih, menjelaskan bahwa organisasinya telah terbentuk di 28 provinsi dan memiliki koordinasi langsung dengan BGN. Di Lampung, saat ini telah tergabung sekitar 387 dapur dari total lebih dari 1.200 dapur yang terdaftar sebagai penyedia layanan MBG.
Menurutnya, fokus utama Gapembi adalah peningkatan kualitas fisik dapur, manajemen pengelolaan, keamanan pangan, hingga pendampingan administrasi. Pasca pelantikan pengurus yang diagendakan pada 19 Mei 2026 mendatang, Gapembi akan gencar melakukan penguatan sertifikasi keamanan pangan, penerapan sistem HACCP, pengelolaan limbah, serta peningkatan kinerja operasional seluruh dapur binaan.
“Kami berkomitmen memastikan seluruh dapur binaan memiliki standar yang baik, baik dari segi fasilitas maupun pengelolaan. Kami berharap dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Lampung agar program prioritas nasional ini dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” pungkas Muslih.
