SENJANEWS.NET
Bandarlampung — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama Wakil Gubernur Jihan Nurlela menghadiri dan memeriahkan acara Pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) Provinsi Lampung, yang berlangsung di Ballroom Hotel Radisson, Bandarlampung, Selasa (19/5/2026).
Gubernur Rahmat Mirzani Djausal diagendakan menyampaikan sambutan resmi dalam acara yang dimulai pukul 09.00 WIB tersebut. Turut mendampingi Gubernur sejumlah kepala perangkat daerah, antara lain Kepala Dinas Koperasi dan UKM Evie Fatmawaty, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Thomas Amirico, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan M. Zimy Skill, Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, dan Tanaman Pangan Holtikultura Elvira Umihanni, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup Riski Sofyan.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jihan Nurlela dijadwalkan menjadi narasumber utama dalam sesi diskusi bertajuk “SPPG Profesional untuk Indonesia Emas 2045” yang berlangsung pukul 12.30 WIB.
DPW GAPEMBI Lampung resmi diketuai oleh Dr. H. M. Muslih, S.H.I., M.H., dengan Rohmansyah, S.E., menjabat sebagai Sekretaris. Sebelumnya, pada Rabu pekan lalu (13/5/2026), pengurus yang baru dilantik ini telah melakukan audiensi dengan Wakil Gubernur guna membahas peran strategis organisasi dalam mendukung kelancaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam pertemuan tersebut, Wagub Jihan menyambut baik kehadiran GAPEMBI sebagai mitra pemerintah daerah. Ia menekankan bahwa organisasi ini diharapkan dapat membantu melakukan pembinaan sekaligus penataan administrasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), terutama dalam memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan.
“Kami sangat berterima kasih atas kehadiran GAPEMBI. Perannya tidak hanya membina pengelola dapur, tetapi juga merapikan administrasi yang menjadi tanggung jawab bersama,” ujarnya.
Wagub Jihan juga menyoroti tantangan yang masih dihadapi, yakni masih rendahnya jumlah dapur SPPG yang telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Hal ini menjadi perhatian penting karena berkaitan langsung dengan mutu layanan program. Pemerintah daerah telah menyediakan fasilitas laboratorium kesehatan untuk mempercepat penerbitan sertifikat tersebut, sehingga GAPEMBI diminta aktif melakukan sosialisasi dan pendampingan.
“Kami meminta bantuan GAPEMBI untuk menindaklanjuti dapur yang belum melengkapi persyaratan, karena hal ini menjadi perhatian Badan Gizi Nasional sekaligus tanggung jawab kami di daerah,” tambahnya.
Lebih lanjut, Wagub Jihan melihat kedekatan GAPEMBI dengan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai peluang besar untuk memperkuat pelaksanaan program sekaligus membuka manfaat ekonomi bagi masyarakat. Ia berharap organisasi ini dapat menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan pengelola dapur dalam menyelesaikan kendala teknis di lapangan.
Sementara itu, Ketua DPW GAPEMBI Lampung, Dr. H. M. Muslih, menjelaskan bahwa organisasinya telah hadir di 28 provinsi dan berkoordinasi langsung dengan BGN. Di Lampung, saat ini telah tergabung sekitar 387 dapur dari total lebih dari 1.200 dapur yang terdaftar sebagai penyedia layanan MBG.
Fokus utama GAPEMBI adalah peningkatan kualitas fasilitas dapur, manajemen pengelolaan, keamanan pangan, serta pendampingan administrasi. “Kami berkomitmen memastikan seluruh dapur binaan memiliki standar yang baik, baik dari segi fisik maupun pengelolaan,” tegasnya.
