SENJANEWS.NET
BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Bani Ispriyanto, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan secara daring di Ruang Command Center Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung, Senin (20/4/2026). Rapat ini menjadi wadah penyampaian arahan sekaligus pemaparan data terkini mengenai pergerakan harga dan langkah pengendalian inflasi di seluruh wilayah Indonesia.
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, dalam arahannya menegaskan seluruh jajaran pemerintah pusat maupun daerah wajib bersikap serius dan tidak menganggap remeh perubahan harga bahan pangan. Ia mengingatkan, sebanyak 227 juta jiwa penduduk Indonesia berada dalam kelompok sangat miskin, miskin, rentan miskin, dan kelompok menengah ke bawah—di mana kenaikan harga pangan sekecil apa pun akan langsung membebani daya beli dan kesejahteraan mereka.
“Saya ingin menegaskan kembali, 227 juta jiwa rakyat kita sangat sensitif terhadap perubahan harga bahan makanan. Kenaikan sedikit saja akan terasa berat bagi kehidupan mereka. Ini hal yang tidak boleh diabaikan,” tegas Tomsi dalam sambutannya.
Ia juga menginstruksikan pemerintah daerah untuk tidak hanya memantau harga secara administratif di dalam ruangan, melainkan turun langsung ke lapangan dan pasar guna memastikan ketersediaan barang serta stabilitas harga yang sesungguhnya. Lebih lanjut, pejabat diminta memiliki empati tinggi, dan tidak menilai kondisi ekonomi hanya berdasarkan keadaan di lingkungan pribadi masing-masing.
“Jangan karena di rumah kita kebutuhan terpenuhi, lalu kita tidak merasakan beban rakyat. Berpikirlah, bekerjalah, dan lakukan evaluasi dengan sungguh-sungguh. Saya harap kesadaran ini tumbuh dalam hati setiap pejabat,” tambahnya.
Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan gambaran terkini mengenai pola pergerakan harga. Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menyebutkan secara tren, angka inflasi pada periode pasca-Lebaran cenderung lebih rendah dibandingkan saat momen Lebaran berlangsung. Meski begitu, pihaknya mengingatkan tetap waspada terhadap kelompok komoditas pangan yang pergerakan harganya berfluktuasi tinggi.
“Jika diamati pola dalam empat tahun terakhir, inflasi pasca-Lebaran memang selalu lebih rendah dibandingkan saat Lebaran. Namun kelompok makanan, minuman, dan tembakau masih menjadi penyumbang utama tekanan harga di periode tersebut,” jelas Ateng.
Komoditas yang paling sering menjadi pendorong kenaikan harga antara lain bawang merah, cabai merah, telur ayam ras, dan bawang putih. Sebaliknya, harga daging ayam ras justru kerap mengalami penurunan sehingga ikut menekan laju inflasi atau bahkan mendorong deflasi.
Berdasarkan data Indeks Perkembangan Harga hingga minggu ketiga April 2026, BPS menilai upaya pemerintah daerah dalam menekan inflasi berjalan cukup baik. Sebanyak 15 provinsi tercatat mengalami kenaikan indeks harga, sementara 23 provinsi lainnya justru mencatat penurunan dibandingkan bulan sebelumnya. Hal ini menjadi bukti bahwa langkah intervensi dan pengendalian di lapangan memberikan dampak nyata terhadap kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat.
